- SUGENG NDALU - Sugeng Rawuh Ten PERPUSTAKAAN JDIH (BAGIAN HUKUM SETDA) KAB. BATANG
PERPUSTAKAAN JDIH (BAGIAN HUKUM SETDA) KAB. BATANG

PERPUSTAKAAN JDIH (BAGIAN HUKUM SETDA) KAB. BATANG

JL. RA. KARTINI NO. 1 KAUMAN BATANG
Dinten Selasa 6 Mei 2025 Jam 10:25

Menu

  • Beranda depan
  • Tentang JDIH Kabupaten Batang
  • Agenda SK
  • Warta Perpustakaan
  • Indonesia One Search (IOS)
  • Katalog Induk Bersama
  • Lokasi Perpustakaan
  • Area Anggota
  • Pustakawan
  • Bantuan pencarian
  • Bebas Pustaka
  • MASUK Pustakawan

SILAHKAN KETIK JUDUL BUKU YANG AKAN DICARI

Tambahan Bantuan Pencarian



DAFTAR BUKU TERPOPULER

  • - Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batan
  • - Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Bata
  • - Himpunan Berita Daerah Kabupaten Batang
  • - Himpunan Lembaran Peraturan Daerah Kabup
  • - Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Me
  • - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
  • - Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Bata
  • - Himpunan Lembaran Daerah Kabupaten Batan
  • - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
  • - Himpunan Peraturan Penyelenggaraan Pemer

Advance Search

  • Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016
  • Prosedur dan Tata Kelola Mediasi di Pengadilan : Dilengkapi Pedoman Beracara Dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada PTUN : Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan : Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
  • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : Dilengkapi Sistem Peradilan Pidana Anak
  • Petunjuk Pelaksanaan Organisasi Kemasyarakatan dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan
  • Kumpulan Peraturan Perundangan Aparatur Sipil Negara : Aparatur Sipil Negara : Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai ASN : Manajemen Pegawai Negeri Sipil : Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja, Serta Tanggung jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara
  • Peraturan Pemerintah R.I Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
  • Peraturan Pemerintah R.I Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota : Permendagri No. 104 Tahun 2016
  • Himpunan Peraturan Bupati Batang Tahun 2016 : Buku I
  • Buku Suplemen Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa
  • Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 : Memuat Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah : Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas
  • Perundang-Undangan Sosial dan Pekerjaan Sosial : Perspektif Pemenuhan Keadilan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
  • 6 (enam) Undang-Undang R.I : Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : Undang-Undang tentang Pornografi : Undang-Undang tentang Pers : Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban : Undang-Undang tentang Kepolisian R.I. : Undang-Undang tentang Penyiaran : Dilengkapi Peraturan Dewan Pers tentang Standar Perlindungan Profesi Wartawan : Peraturan Dewan Pers tentang Kode Etik Jurnalistik : Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Hak Jawab : Pentingnya Perlindungan Saksi, Pelapor dan Korban.
  • Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan
  • Penologi dan Pemasyarakatan
  • KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana : Dilengkapi Proses Penanganan Kasus Pidana di Indonesia Peraturan Perundang-Undangan Terkait KUHP dan KUHAP Sejarah Hukum Pidana di Indonesia
  • Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase
  • Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PPRI No. 11 Tahun 2017) : Dilengkapi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
  • Peraturan Pemerintah R.I Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah : Dilengkapi Permendagri No. 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 84 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan : Permendagri No. 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2017 : Permendagri No. 107 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  • Teori-Teori dan Kebijakan Pidana
  • Hak Uji Materiil
  • Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia : Lengkap dengan sejarah dan kontribusi sistem hukum terhadap perkembangan lembaga peradilan agama di indonesia
  • Perselisihan Internal Partai Politik Dalam Berbagai Putusan Pengadilan
  • Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pajak Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan, PNBP yang Masih Berlaku Pada Kepolisian RI, dan Pajak Kendaraan Bermotor
  • Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah : Konsepsi, Kewenangan, Organisasi, Desa, Produk Hukum Desa, dan Peraturan Daerah
  • Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pedoman Nomeklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah : Permendagri Nomor 5 Tahun 2017
  • Pengelolaan Dana Desa Beserta Pemilihan Kepala Desa : Berisikan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, Hak Asal Usul dan Kewenangan Bersekala Desa, Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Pendamping Desa, Juknis Peraturan Desa, Pemilihan Kepala Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Pembangunan Desa, Perubahan Peraturan Pelaksanaan UU Tentang Desa, Perubahan Peraturan Pemerintah Atas Dana Desa Yang Bersumber dari APBN
  • Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
  • Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) : Dilengkapi Materi Tentang Pengampunan Pajak Tax Amnesty
  • Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tahun 2016 : 1
  • Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 2017 : Bagian I
  • Beranda depan
  • Absen Pengunjung
Berbincang dengan Pustakawan

Masukkan nama sebelum memulai obrolan

Tekan tombol Enter untuk memulai obrolan

Welcome